Polemik gaji Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Flores Timur terjawab pemerintah dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Flores Timur di gedung Bele Gelekat, Senin (17/05/2021). Pemerintah mengurai secara rinci, kebijakan anggaran dan struktur APBD secara gamblang saat rapat itu digelar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Flores Timur, Robert Rebon Kereta, S.pd.
Asal tahu saja, anggaran yang digelontorkan Pemda Flores Timur untuk membiayai tenaga kontrak daerah mencapai Rp 38,8 Milyard. Angka yang fantastis ini terbagi dalam beberapa pos pembiayaan antara lain, Gaji setiap tenaga medis rumah sakit sebesar Rp 1.150.000 per bulan, gaji guru kontrak Rp. 1.150.000 per bulan, tenaga medis Puskesmas Rp 1.000.000 per bulan dan tenaga admitrasi umum perkantoran sebesar Rp 800.000 per bulan. Demikian juga tenaga kebersihan sebesar Rp. 1.150.000 setiap bulan. Hal ini dijelaskan Asisten 1 Setda Flores Timur, Abdul Razak Djakra dalam sidang dengar pendapat bersama mitranya DPRD Flores Timur.
Cakra menambahkan, saat ini terjadi pemotongan anggaran dari berbagai pos anggaran daerah sebesar Rp 7,2 Milyard. Pemangkasan ini menurut Cakra tidak hanya pada penghasilan para tenaga kontrak, tetapi semua OPD termasuk Sebagian anggaran DPRD Flores Timur. Pengurangan tunjangan perbaikan penghasilan PNS sebesar Rp 10,8 Milyard, pengurangan belanja adminitrasi perkantoran dari ATK, pengadaan computer, dll sebesar Rp 1,8 Milyard. Demikian juga perjalanan dinas sebesar Rp 9,2 Milyard.
Belanja fisik infrastruktur juga mengalami pemangkasan sebesar Rp.12.8 Milyard, Belanja Bimtek Rp. 1.2 Milyard, Belanja Rutin Rp 1,1 Milyard, Belanja Hiba Untuk Anak Muda Flores Timur Rp 991,5 Juta, Belanja Peralatan RSUD Adonara Rp 4,2 Milyard, Pembatalan Belanja Pengadaan Tanah Rp 6,4 Milyard, Belanja Tak Terduga Covid19 sebesar Rp 2,3 Milyard, Pengurangan Belanja Kelurahan sebesar Rp 4.4 Milyard, Pembatalan Penyertaan Modal Rp 4,2 Milyard, Pengurangan Belanja Reses Anggota DPRD Rp 1.5 Milyard, dan Pengurangan Dana Pokir Anggota DPRD sebesar Rp 4.6 Milyard. Jadi total penghematan anggaran pada APBD Flores Timur tahun anggaran 2021 adalah Rp 73 Milyard.
Menurut Cakra, APBD Flores Timur dalam satu tahun anggaran ini sebesar Rp 611, 5 Milyard. APBD tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 602,3 Milyard dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 9.2 Milyard. Pendapatan ini dipergunakan untuk membiayai pos pembangunan antara lain, Gaji dan tunjangan Rp 371,3 Milyard, Alokasi ke desa sebesar Rp 77.8 Milyard, Belanja Rutin Perkantoran Rp 27 Milyard, Belanja program lain-lainnya sebesar Rp 96,4 Milyard. Dengan demikian, Flores Timur masih mengalami deficit anggaran sebesar Rp 38,8 Milyard.
Salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mohamad Mahli pada kesempatan itu meminta penjelasan pemerintah tentang kegunaan anggaran dari hasil pemangkasan termasuk dana Pokir Anggota DPRD Flores Timur. Ia berharap pemerintah tetap bijaksana, dengan menetapkan skala prioritas kebutuhan daerah atau masyarakat.
Terhadap hal ini Cakra menejelaskan, pengurangan anggaran di karenakan ada kebijakan keuangan nasional yang mempengaruhi struktur APBD 2021. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Flores Timur tetapi hamper di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, DAU Flores Timur tahun ini mengalami pengurangan sebesar RP 19,2 Milyard, sementara anggaran penanganan covid19 di isyaratkan oleh kebijakan refocusing mencapai Rp 46,6 Milyard.
Penghematan itu pula untuk membiayai kebutuhan lain yang mendesak seperti Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Swasta sebesar Rp 4.6 Milyard, Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Rp 1,5 Milyard, Penataan Birokrasi Rp 600 juta, Pembentukan Perda LP2B sebesar Rp 200 juta, Seleksi CPNS dan PPPK sebesar Rp 150 juta.
Rapat dengar Pendapat (RDP) berakhir tanpa ada dinamika yang keras dalam pembahasannya. Para anggota DPRD akhirnya menerima penjelasan pemerintah tersebut dan akan dilanjutkan pada rapat Paripurna berikutnya +++ rebonmuda
